jalan tol medan berastagi

WakilKetua DPRD Sumatera Utara, Ruben Tarigan menambahkan, terkait jalan tol Medan-Berastagi yang sudah sangat mendesak sekaligus untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. "Kami pihak DPRD Sumatera Utara tidak dapat berbuat apa apa, karena dana untuk pembangunan tol Medan-Berastagi, cukup tinggi anggarannya sehingga harus RealisasiJalan Tol Medan - Berastagi Dinilai Mendesak, Masyarakat Aksi di DPRD Sumut August 27, 2019 tobasatu.com, Medan | Massa tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, Selasa (27/8/2019), mendesak agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan - Berastagi. Medan- hariancentral.com: Sekitar 15 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Karo yang dikoordinir Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) Sumatera Utara menyerahkan pernyataan sikap berupa desakan pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi ke DPRD Sumut, untuk diperjuangkan secara maksimal kepada pemerintah pusat. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana membangun jalan Tol Medan-Berastagi. Jalan Tol Medan-Berastagi nantinya akan dilengkapi dengan Light Rail Transit (LRT), dan posisi LRT akan ditempatkan di tengah jalan tol. AnggotaKomisi D DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting yang cukup getol memperjuangkan jalan tol Medan - Berastagi, menyampaikan terimakasih atas kesediaan Komisi V DPR RI, Capt Anthon Sihombing, dan Sahat Silaban yang telah menerima mereka, bersama rombongan. Kami ingin tahu, apakah Komisi V DPR RI mendukung pembangunan jalan tol Medan Site De Rencontre Français 100 Gratuit Et Serieux. TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,” ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,” tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?” kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,” cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,” paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,” pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,” katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,” ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,” ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,” kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,” jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,” katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,” ungkap Danang. deo/bbs TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,” ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,” tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?” kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,” cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,” paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,” pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,” katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,” ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,” ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,” kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,” jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,” katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,” ungkap Danang. deo/bbs MEDAN, – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembangunan jalan layang di jalur Sebelum proses pembangunan jalan tol Medan-Berastagi dimulai, menurutnya jalan layang dan aktivasi jalan alternatif, idealnya turut jadi atensi untuk segera DISKUSI Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat diskusi dengan Ikatan Cendekiawan Karo ICK Sumut membahas pembangunan jalan Tol Medan-Berastagi di Medan Club, Senin 1/11.ISTIMEWA/SUMUTPOS. Terlebih mengingat, jalur alternatif yang sudah ada saat ini biayanya lebih murah dan dapat segera dirampungkan pembangunannya. ”Kebutuhannya sangat mendesak, mengingat sudah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Jalur Medan-Berastagi adalah jalur yang sangat vital menurut saya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 2/11. Lebih lanjut dia menilai, jalan layang seperti pada pengertian umumnya, yakni jalur yang dibangun dengan menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalulintas. “Di beberapa titik pada ruas tersebut yang rawan macet agar segera dibangun jalan layang,” katanya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalur Medan-Berastagi terkhusus kawasan Sembahe dan Sibolangit acapkali menjadi titik parah kemacetan. “Kalau ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalulintas,” katanya. DPRD Sumut sangat mendukung penguatan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Sebab, pembangunan itu merupakan solusi dari problem yang kerap terjadi pada jalur dimaksud. ”Saya mendukung agar rencana tersebut dapat dimatangkan. Bagaimanapun sudah sangat dibutuhkan akan adanya jalan tol ini,” ujarnya. Di samping itu, ruas Medan-Berastagi sangat vital bagi sektor pertanian serta pariwisata di Sumut. Dengan adanya jalan tol, maka distribusi produk pertanian dari Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat hingga ke Medan dan sekitarnya lebih lancar. ”Jalur itu salah satu gerbang untuk kawasan strategis pariwisata Danau Toba juga destinasi wisata yang ada di Tanah Karo, Dairi dan Pakpak. Kalau jalur utama itu sering terganggu baik karena macet, longsor, maka itu bisa juga berpengaruh dengan pasokan sayur yang diangkut ke Medan dan sekitarnya,” katanya seraya berharap rencana pembangunan jalan tol tersebut dapat langsung terealisasi demi kepentingan bersama. Cendikiawan Karo Bahas Jalan Tol Medan-Berastagi Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Karo ICK mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo Cory S Sebayang, Ketua DPRD Sumatera Utara Drs Baskami Ginting dan Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu SH di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Senin 1/11. Pertemuan ini untuk mencari solusi jalan Medan-Berastagi dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada pertemuan itu, Dr Ir Budi Derita Sinulingga MSi selaku Ketua ICK Sumut, memaparkan sejumlah poin penting terkait pembangunan infrastruktur berskala nasional di Jalan Letjen Djamin Ginting Medan–Kabupaten Karo. Dia mengutarakan, proyek pembangunan jalan tol Medan-Brastagi dapat segera terealisasi jika semua kompak dan bersatu melobbi ke pusat. Mengingat kepadatan volume kendaraan beberapa tahun ke depan tidak akan terelakkan. “Miliaran rupiah terbuang percuma setiap tahun akibat seringnya terjadi kemacetan,” sebutnya. Demikian juga titik-titik kemacetan dan rawan longsor akan semakin bertambah. Sehingga kemacetan yang semakin parah tidak akan terhindarkan lagi. “Otomatis berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Karo maupun sejumlah daerah lainnya,” terang Budi yang juga mantan Kepala Bappeda Pemrpovsu itu. Dia menyayangkan program pemerintah tentang infrastruktur seperti yang diatur dalam Perpres No 117 Tahun 2015 yang hanya menetapkan akses cepat ke kawasan Selatan Danau Toba yaitu, jalan tol dan jalan kereta api ke Parapat, serta Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Sedangkan ke kawasan Utara Danau Toba sama sekali tidak ada akses cepat. Padahal, jalan Medan-Berastagi merupakan akses utama ke kawasan Utara Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun bagian atas dan Pakpak Bharat, juga akses utama ke wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. “Karena itulah, ICK selama ini selalu menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangannya seperti pembangunan tol atau jalan layang,” kata Budi Sinulingga yang selama ini getol menyuarakan pentingnya pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi. “Menyikapi kabar terakhir, bahwa Kementerian PUPR belum mengakomodir usulan pembangunan tol Medan – Berastagi, sungguh sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Ikatan Cendikiawan Karo ICK Sumatera Utara yang sudah melewati tahapan kelayakan studi yang dibuat oleh dewan pakar ICK,” tandasnya. Sementara, Bupati Karo Cory S Sebayang mengucapkan terima kasih kepada Cendekiawan Karo Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan ini guna membahas jalan Medan- Berastagi. ”Apa yang kita bicarakan pada hari ini, semoga berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rencananya, gagasan perbaikan jalan ini akan disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kita bersama-sama untuk berjuang ke pemerintah pusat untuk meloloskan apa yang kita inginkan ini,” ungkap Cory. “Saya yakin dan percaya dengan kerja keras kita semua, terutama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Anggota DPR RI Bob Andika beserta Gubernur Sumatera Utara dan Cendekiawan Karo semua ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya. prn/deo MEDAN, – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembangunan jalan layang di jalur Sebelum proses pembangunan jalan tol Medan-Berastagi dimulai, menurutnya jalan layang dan aktivasi jalan alternatif, idealnya turut jadi atensi untuk segera DISKUSI Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat diskusi dengan Ikatan Cendekiawan Karo ICK Sumut membahas pembangunan jalan Tol Medan-Berastagi di Medan Club, Senin 1/11.ISTIMEWA/SUMUTPOS. Terlebih mengingat, jalur alternatif yang sudah ada saat ini biayanya lebih murah dan dapat segera dirampungkan pembangunannya. ”Kebutuhannya sangat mendesak, mengingat sudah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Jalur Medan-Berastagi adalah jalur yang sangat vital menurut saya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 2/11. Lebih lanjut dia menilai, jalan layang seperti pada pengertian umumnya, yakni jalur yang dibangun dengan menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalulintas. “Di beberapa titik pada ruas tersebut yang rawan macet agar segera dibangun jalan layang,” katanya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalur Medan-Berastagi terkhusus kawasan Sembahe dan Sibolangit acapkali menjadi titik parah kemacetan. “Kalau ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalulintas,” katanya. DPRD Sumut sangat mendukung penguatan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Sebab, pembangunan itu merupakan solusi dari problem yang kerap terjadi pada jalur dimaksud. ”Saya mendukung agar rencana tersebut dapat dimatangkan. Bagaimanapun sudah sangat dibutuhkan akan adanya jalan tol ini,” ujarnya. Di samping itu, ruas Medan-Berastagi sangat vital bagi sektor pertanian serta pariwisata di Sumut. Dengan adanya jalan tol, maka distribusi produk pertanian dari Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat hingga ke Medan dan sekitarnya lebih lancar. ”Jalur itu salah satu gerbang untuk kawasan strategis pariwisata Danau Toba juga destinasi wisata yang ada di Tanah Karo, Dairi dan Pakpak. Kalau jalur utama itu sering terganggu baik karena macet, longsor, maka itu bisa juga berpengaruh dengan pasokan sayur yang diangkut ke Medan dan sekitarnya,” katanya seraya berharap rencana pembangunan jalan tol tersebut dapat langsung terealisasi demi kepentingan bersama. Cendikiawan Karo Bahas Jalan Tol Medan-Berastagi Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Karo ICK mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo Cory S Sebayang, Ketua DPRD Sumatera Utara Drs Baskami Ginting dan Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu SH di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Senin 1/11. Pertemuan ini untuk mencari solusi jalan Medan-Berastagi dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada pertemuan itu, Dr Ir Budi Derita Sinulingga MSi selaku Ketua ICK Sumut, memaparkan sejumlah poin penting terkait pembangunan infrastruktur berskala nasional di Jalan Letjen Djamin Ginting Medan–Kabupaten Karo. Dia mengutarakan, proyek pembangunan jalan tol Medan-Brastagi dapat segera terealisasi jika semua kompak dan bersatu melobbi ke pusat. Mengingat kepadatan volume kendaraan beberapa tahun ke depan tidak akan terelakkan. “Miliaran rupiah terbuang percuma setiap tahun akibat seringnya terjadi kemacetan,” sebutnya. Demikian juga titik-titik kemacetan dan rawan longsor akan semakin bertambah. Sehingga kemacetan yang semakin parah tidak akan terhindarkan lagi. “Otomatis berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Karo maupun sejumlah daerah lainnya,” terang Budi yang juga mantan Kepala Bappeda Pemrpovsu itu. Dia menyayangkan program pemerintah tentang infrastruktur seperti yang diatur dalam Perpres No 117 Tahun 2015 yang hanya menetapkan akses cepat ke kawasan Selatan Danau Toba yaitu, jalan tol dan jalan kereta api ke Parapat, serta Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Sedangkan ke kawasan Utara Danau Toba sama sekali tidak ada akses cepat. Padahal, jalan Medan-Berastagi merupakan akses utama ke kawasan Utara Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun bagian atas dan Pakpak Bharat, juga akses utama ke wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. “Karena itulah, ICK selama ini selalu menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangannya seperti pembangunan tol atau jalan layang,” kata Budi Sinulingga yang selama ini getol menyuarakan pentingnya pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi. “Menyikapi kabar terakhir, bahwa Kementerian PUPR belum mengakomodir usulan pembangunan tol Medan – Berastagi, sungguh sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Ikatan Cendikiawan Karo ICK Sumatera Utara yang sudah melewati tahapan kelayakan studi yang dibuat oleh dewan pakar ICK,” tandasnya. Sementara, Bupati Karo Cory S Sebayang mengucapkan terima kasih kepada Cendekiawan Karo Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan ini guna membahas jalan Medan- Berastagi. ”Apa yang kita bicarakan pada hari ini, semoga berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rencananya, gagasan perbaikan jalan ini akan disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kita bersama-sama untuk berjuang ke pemerintah pusat untuk meloloskan apa yang kita inginkan ini,” ungkap Cory. “Saya yakin dan percaya dengan kerja keras kita semua, terutama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Anggota DPR RI Bob Andika beserta Gubernur Sumatera Utara dan Cendekiawan Karo semua ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya. prn/deo PEMBANGUNAN Tol Medan-Berastagi dinilai penting. Karena merupakan akses vital untuk mendistribusikan hasil pertanian masyarakat sekaligus jalur bagi wisatawan. Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Ikatan Cendekiawan Karo ICK , Komisi D DPRD Sumatera Utara, DPRD Karo, BPPJN Su­mut, Kadis Perkim Pakpak Bharat, Kepala Dinas PUPR Ka­bupaten Karo, Kepala Bappeda dan enam bupati yakni Bupati Karo, Deliserdang, Pakpak Bharat, Dairi, Humbang, Sa­mosir, melobi Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan Pe­rumahan Rakyat di Jakarta. Hal itu dilakukan guna me­nuntut pengalokasian anggaran pembangunan Jalan Tol Medan -Berastagi di APBN TA 2020. Selain itu juga menemui Komisi V DPR RI guna mendapat dukungan secara politik. Namun disayangkan usaha itu patah setelah mendengar ja­waban dari Dudung Zaenal Arifin Bidang Balai Infrastruktur Wilayah BPIW kementrian PUPR. Disebutkan persoalan pem­bangunan tol Medan Berastagi telah dibahas sebelumnya di tingkat pimpinan dan Wakil Presiden RI Ju­suf Kalla. Dapat pen­jelasan dari Wakil presiden RI bahwa pembangunan tol Medan Berastagi belum cukup kajiannya, sehingga belum layak dibangun, apalagi dana APBN tidak cukup. Sehingga ditawarkan kepada investor swasta untuk membangunnya. Keputusan itu tentu dinilai sepihak tanpa terlebih dahulu duduk bersama antara pemerintahan Kabupaten Karo dan se­kitarnya. Padahal pembangunan tol yang menghubungan dua daerah ini sudah mendesak. Pemerintah pusat terkesan abai karena bertahun-tahun masyarakat selalu dihadapkan kemacetan dikarenakan jalan menuju Berastagi rawan longsor dan tidak ada jalan altenatif. Padahal Kota Berastagi adalah pe­masok sayur mayur dan buah ke Provinsi Su­matera Utara. Jika terjadi longsong maka distribusi terganggu yang berakibat kerugian bagi petani Karo. Jalan itu juga sebagai tujuan wisata ke kawasan Danau Toba. Kalaupun belum ada anggaran untuk pembangunan tol Medan Berastagi karena dinilai terlalu besar, hendaknya ada alternatif yang ditawarkan pemerintah pusat. Karena selain tol ada usulan untuk pembangunan jalan layang dimulai dari PDAM Tirtanadi Sibolangit dan di Bandar Baru tekongan amoy yang membutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar. Ar­tinya ada target minimal sebagai langkah untuk mengurai ke­macetan. Sedang jalan tol adalah merupakan target jangka panjang yang diharapkan ada suntikan dana dari APBN setiap tahun anggaran. Mewujudkan tol Medan Berastagi butuh dukungan pe­merintah pusat. Karena jika pemerintah daerah jalan sendiri-sen­diri tentu akan timbul persoalan di belakang hari. Harus ada political will dari semua pihak, seperti yang dilakukan ter­hadap jalan tembus Karo-Langkat yang saat ini pem­ba­ngunannya sedang berlangsung. Perjuangan anggaran untuk pem­bangunan jalan ini dilakukan dengan kerja keras yang dilakukan bersama-sama antara beberapa kepala daerah, DPRD kabupaten dan porvinsi yang pada akhirnya pembukaan jalan tersebut disetujui Menhut dan Unesco melalui kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Pembangunan tol Medan Berastagi diyakini akan ber­dam­pak luas bagi perkembangan ekonomi rakyat sekitar tujuh ka­wasan Danau Toba di wilayah Kabupaten Karo yang di­perkirakan sepanjang sekitar 50 km. Saat ini dengan jarak tem­puh bila tidak ada kendala di jalan lebih kurang sekitar dua jam. Bila jalan tol ini diwujudkan, kemungkinan waktu tempuh hanya sekira 35 menit dari Medan ke Berastagi. Jalur Jalan Medan Kabanjahe setiap hari di lalui ribuan kendaraan dari Medan ke 7 kabupaten yang melewati Tanah Karo yang melintas di jalan Medan-Tanah Karo, baik bus, mobil pribadi, truk maupun sepeda motor. Jalan ini juga menghubungkan dua provinsi Sumut-Aceh. Waktu tempuh yang seharusnya paling lambat 2 jam sampai di tujuan, bisa menjadi 8 jam, bahkan lebih jika terjadi longsor atau kecelakaan lalu lintas. Pemrakarsa tol Medan Berastagi Prof Johannes Tarigan men­je­laskan, tol Medan Berastagi sangat penting untuk ke­majuan daerah Berastagi dan kawasan seputarnya. Soalnya, jalan biasa yang saat ini ada, tidak bisa menjadi jaminan untuk kemajuan yang lebih pasti. Karena, jarak tempuh yang seharusnya hanya dua jam, dalam kondisi tertentu seperti adanya kecelakaan lalulintas, jarak tempuh 60 kilometer bisa men­jadi 12 jam. Kondisi ini, sangat tidak efektif dan efisien. Proy­ek ini diperkirakan pengerjaannya akan menghabiskan dana sekira Rp 4 triliun. Jika dikelola swasta, diperkirakan dalam waktu 12 tahun, investor akan break even point BEP. Jadi butuh dukungan pemerintah pusat untuk mewujud­kannya. MEDAN, – Wacana pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi masih dalam proses pengkajian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprovsu dengan Pemerintah Pusat. Pengkajian itu dilakukan untuk mengukur jumlah volume kendaraan yang melintas setiap harinya di Jalur itu. Gubernur Sumatera Utara Gubsu, Edy Rahmayadi, menyampaikan saat ini, pihaknya masih melakukan kajian untuk pembangunan jalan tol tersebut. “Kalau untuk Jalan Tol Medan-Berastagi ini dalam proses, karena dihitung dia jumlah kendaraan yang masuk dan harga yang dikeluarkan ini harus sinkron,” kata Edy saat diwawancarai di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu 27/10. Baca Selengkapnya Ada Oknum Mencuri Alat Kontrol Traffic Light Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, meminta maaf atas peristiwa matinya traffic light di Jalan Imam Bonjol dan simpang Jalan KH Zainul Arifin. Hal itu bukanlah disengaja karena tidak adanya pengawasan, namun melainkan akibat alat kontrol yang terletak di lokasi tersebut hilang dicuri oknum tak bertanggung jawab. “Sekarang sudah kita perbaiki, setengah jam yang lalu anggota kita yang di lokasi baru melaporkan. Kemarin itu ada alat yang didalam box hilang dicuri orang,” ungkapnya kepada Waspada Online, Rabu 27/10. Iswar menambahkan, alat pengontrol yang hilang itu harganya cukup mahal. Ia pun menyayangkan aksi oknum yang tak bertanggung jawab itu. Pasalnya, dampak yang diakibatkan atas hilangnya alat kontrol tersebut sangat meresahkan pengguna jalan. Baca Selengkapnya Wacana Ganjil Genap Jalur Medan-Berastagi Bukan Solusi Ketua DPRD Sumatera Utara Sumut, Baskami Ginting, mengatakan tidak sepakat dengan wacana Gubernur Sumut Gubsu, Edy Rahmayadi, yang akan memberlakukan metode ganjil genap di Jalur Medan-Berastagi. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah sebuah solusi yang dibutuhkan untuk menghindari bencana longsor yang sering terjadi. “Itu bukan solusi, seharusnya solusi sekarang adalah jalan alternatif harus dibuka, ganjil genap itukan tidak memungkinkan, lagian jalan itu luar provinsi,” kata Baskami saat dikonfirmasi Waspada Online, Rabu 27/10. Disebutkan, Gubernur seharusnya membuka jalan alternatif yang ada, misalnya dari daerah Tuntungan dan Kabupaten Langkat. Baca Selengkapnya wol/ega/data3 Editor SASTROY BANGUN JAKARTA, - Kementerian PUPR telah menuntaskan pekerjaan pembangunan kantilever pelebaran jalan dan tikungan di ruas jalan Medan-Berastagi, Sumatera Utara Sumut. Pelebaran jalan tersebut berfungsi untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumatera Utara Brawijaya mengatakan, pembangunan kantilever pelebaran jalan dan tikungan jalur Medan–Berastagi dilakukan pada 12 di mulai dari tikungan Kawasan Sembahe sampai dengan perbatasan Kabupaten Karo menuju Berastagi. "Berharap dengan dilaksanakannya pembangunan pelebaran jalan dan tikungan melalui kantilever, dapat mengurai kemacetan jalur Medan-Berastagi yang selama ini hampir setiap hari dan kecelakaan pun rentan terjadi," ujar Brawijaya saat mendampingi Kunker Komisi V DPR RI di Medan, Sabtu 17/12/2022, dikutip dari laman Kementerian PUPR. Baca juga Jalur Pansela Jawa Minim SPBU, Basuki Saya Sudah Sampaikan ke PertaminaMenurut dia, pekerjaan pelebaran jalan dan tikungan di ruas jalan Medan-Berastagi sepanjang 2,47 km dilaksanakan menggunakan APBN Tahun 2021-2022 senilai Rp 61,8 miliar. "Pekerjaan yang dilaksanakan sejak Juli 2021 tersebut telah selesai pada Agustus 2022 oleh penyedia jasa PT. Sabaritha Perkasa Abadi selama 482 hari kalender," tandas Brawijaya. Wakil Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI Mohammad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan pelebaran jalan di jalur Medan-Berastagi. Baca juga Flyover Jalur Ekstrem Sitinjau Lauik Dibangun 2023, Begini Rencananya Karena sebelumnya Jalan Lintas Medan-Berastagi dikenal rawan kecelakaan. Bahkan, daerah ini sering macet hingga membuat pengguna jalan merasa terganggu. "Alhamdulillah, ini pekerjaan fisiknya sudah selesai semua dan kedepannya tentu perlu dilakukan perawatan dengan baik," pungkas Iqbal. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

jalan tol medan berastagi